Pengamat: Pemkot Harus Memiliki Sense of Crisis Dalam Menyusun Kebijakan

 

Dr Herman Hofi Munawar

Pontianak Kalbar, gebrak24.com - Pngamat kebijakan publik Dr Herman Hofi Munawar mengatakan Pemerintah Kota Pontianak harus memiliki sense of crisis dalam menyusun kebijakan pada kondisi ekonomi yang kurang beruntung saat ini hari Selasa 25 Juni 2024

Hofi dalam keterangannya kepada awak media," Banyak kebijakan pemerintah Kota (pemkot) Pontianak yang mubazir dan tidak memiliki rasa keprihatinan atas kondisi keuangan daerah. 

Hampir 90% agenda kegiatan pemkot dilakukan di perhotelan  kecuali kegiatan-kegiatan guru yang dilakukan di aula-aula milik pemerintah,dan itu sangat memprihatinkan sekali dan sangat membuang buang anggaran yang cuma cuma hingga dampak nya tidak di pikirkan.

Mengapa kegiatan pemerintahan lebih banyak dilakukan di Hotel,!??..Padahal aula pemerintah banyak dan tidak di pungsi kan," Untuk apa Aula kantor dibuat kalau  pertemuan diluar,apa pungsi  dibangun aula dengan berbagai fasilitas lengkap,??

Lebih lanjut, kata Hofi, dia mengatakan agenda yang dilakukan pun tidak produktif dan tidak terukur serta tidak mempunyai efek menentukan kebijakan berikut nya, dan tidak ada upaya untuk melakukan evaluasi atas output dari setiap  kegiatan. 

Malah kegiatan yang dilakukan  lebih pada administratif tampa memperhatikan substantif.

Terkesan kegiatan “ecek-ecek”, dan tidak ada follow up dari agenda yang dilakukan. 

Prinsip development is not statis concept, but continuously concept dengan ​roadmap yang jelas dan terukur tidak dilakukan.

Peran Bappeda  sebagai central processing unit dalam sistem perencanaan daerah harusnya lebih diperankan. Peran Bapeda  tidak diberikan ruang penuh untuk melakukan perencanaan sehingga  terkesan kurang  profesional dan menyusun kegiatan atas dasar kebutuhan bukan keinginan serta musrenbang sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan perlu dilakukan revitalisasi bukan hanya formalitas karena perintah UU.

Personil yang ada di Bappeda adalah orang-orang yang sangat   memahami bahwa  perlu adanya pembangunan berkelanjutan yang bermakna pembangunan dilakukan memenuhi kebutuhan hidup dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. 

Prinsip utama pembangunan berkelanjutan ialah mempertahankan kualitas hidup bagi seluruh warga Kota Pontianak pada masa sekarang dan pada masa depan.

Kebijakan yang dibuat harus sesuatu yang benar urgen, anggaran yang digunakan berdasar kebutuhan serta harus memiliki sense of crisis.

Bercermin pada tahun 2022 Pemkot Pontianak mengalamai defisit sebesar Rp.559 miliar. Tahun 2023 kondisi ekonomi nasional  maupun global tidak sedang baik-baik saja bahkan beberapa negara sedang berjibaku menghadapi resesi ekonomi.

Investasi pemerintah dan swasta tidak terlalu signifikan sebagai pendorong tumbuhnya dunia usaha sektor formal maupun sektor informal. 

Angka pengangguran masih pada angka yang cukup signifikan. Harus nya pertumbuhan ekonomi berkorelasi dengan pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja.Tapi fakta nya tidak demikian di Kota Pontianak tegas Dr Herman Hofi Munawar.

Sumber: Pengamat Kebijakan Publik Dr Herman Hofi Munawar

Baca Juga