Bupati Pijay Hadiri Forum Konsultasi RPJMK

Meureudu I Gebrak24.com - Bupati Kabupaten Pidie Jaya (Pijay), Tgk H Sibral Malasyi MA, ME dan Wakil Bupati Hasan Basri, ST, MT menghadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Kabupaten Pidie Jaya dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2026 , Jum'at (07/03/2025), bertempat di Aula Kantor Bappeda setempat.

Selain Bupati dan Wakil Bupati Acara tersebut juga dihadiri oleh Anggota DPRK Pidie Jaya, Plt Sekda Pidie Jaya, Tim Tenaga Ahli Bupati, Para Asisten, Staf ahli, Kepala SKPK, Para Kabag Setdakab, Para Camat, Tokoh masyarakat, Ormas, Forum Geuchik, dan juga Forum Mukim.

Dalam arahannya Bupati Pijay menjelaskan bahwa penyusunan RPJMK Pidie Jaya harus selaras dengan kebijakan nasional. “Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) yang dihasilkan harus mampu mencerminkan komitmen daerah. Penyusunan dokumen ini harus menjamin kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan jangka pendek, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan secara menyeluruh,” jelasya.

Mengingat banyaknya tantangan pembangunan, Bupati mengajak seluruh stakeholder terkait untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai melalui sinergi dan kolaborasi antar semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, akademi, maupun masyarakat.

“Kita menyadari Kabupaten Pidie Jaya masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang harus diatasi, maka kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan,” tambahnya.

Bupati berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana efektif dalam menyerap aspirasi dan saran konstruktif, agar dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat disusun dengan sempurna.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, ia berharap dapat menampung aspirasi dan saran dari para peserta yang hadir dari berbagai kalangan membangun sinergitas dan koordinasi antar lembaga dan perangkat daerah, serta dapat menyatukan pandangan dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa tetap berjalan dengan baik. (Din/Bil)

Baca Juga